Manokwari– Puluhan supir angkutan kota (angkot) Jumat (29/5) mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari.
Aksi protes itu adalah buntut dari maraknya praktek pungli, serta sebagai reaksi atas larangan parkir di depan areal pasar tingkat Sanggeng yang dikeluarkan dishub. Aturan itu mengharuskan para supir menaikan dan menurunkan penumpang dalam terminal Sanggeng.

Sementara tak selamanya aturan itu bisa dilaksanakan para supir mengingat tuntutan penumpang bertolak belakang dengan aturan tersebut. Penumpang terkjadang lebih memilih turun di depan pasar tingkat.
“Kalau kami turunkan penumpang di depan pasar tingkat, petugas langsung datang dan minta SIM,” tutur salah satu supir angkot.
Selain itu para supir ini juga keberatan menyusul adanya pungutan liar (pungli) di dalam areal terminal.
Para supir tiba di halaman kantor Dishub Manokwari sekitar pukul 09.30 WIT dan langsung memarkir kendaraannya di halaman kantor tersebut. Setelah berembug sejenak, mereka kemudian masuk ke kantor, dan diterima Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dishub Manokwari, Darno, serta Kepala Pos Polisi Sanggeng.
Pembicaraan ini memakan waktu beberapa jam dan berlangsung alot. Setelah dicapai kata sepakat, para supir langsung membubarkan diri dengan tertib.
Darno, yang dikonfirmasi wartawan usai pertemuan itu mengatakan, dicapai kata sepakat bahwa para supir berhak untuk memilih parkir atau tidak di terminal Sanggeng. “Kita kembali ke aturan lama, sambil menunggu aturan baru,” singkat Darno
Soal pungli, kata Darno itu bukan tanggung jawab Dishub. Namun ia menyebut pihaknya serta aparat kepolisian akan menertibkan praktek pungli tersebut. (Geo/m’bun).
Baca Selengkapnya Bung..

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Manokwari– Studi lingkungan yang dilakukan di Provinsi Papua Barat belum berjalan secara sinergis dan terarah. Para pemrakarsa pembangunan masih mengabaikan studi lingkungan semisal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Hal ini diakui Kepala Bapedalda Provinsi Papua Barat, Ir. Jacob Manusaway, M.H, kepada wartawan di Swiss bel Hotel, Jumat (29/5)

Selain persoalan itu, pihak pemerintah juga terbentur dengan belum tersedianya instansi yang secara khusus mengurusi lingkungan di semua daerah di provinsi ini.
Sejauh ini Hanya Fak-Fak, Kota Sorong, Manokwari dan Provinsi Papua Barat, yang memiliki institusi semisal Bapedalda. Sementara di Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Raja Ampat lembaganya masih berstatus sebagai kantor, sementara di Sorong Selatan dan Kaimana, masih digabung dengan instansi lain.
Pembentukan Institusi lingkungan yang berdiri sendiri di daerah sangat diperlukan. Sebab hal ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas pembangunan di daerah.
Ke depan, lanjut Jack, ijin membangun perlu menyertakan studi lingkungan sebagai syarat. Hal inilah yang menurutnya tidak Sinergis.
Asisten III Kabupaten Manokwari, J. Paiki, mengatakan, masih banyak usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan di Manokwari yang menjalankan usahanya yang belum dilengkapi dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Berdasarkan Permen 12/2007 tentang DPPL semua pengusaha dan pimpinan kegiatan yang belum mempunyai DPPL wajib menyusunnya dengan mengajukan permohonan DPPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota.
Namun, DPPL tidak serta merta membebaskan penanggung jawab suatu usaha atau kegiatan dari sangsi hukum apabila terbukti melakukan pencemaran lingkungan.
Paiki juga sempat mengungkap jika Swiss-Belhotel sedang menyusun DPPL. Hal itu Direspon positif apalagi, pengolahan limbah hotel tersebut kerap dikomplain warga sekitar. Paiki berharap hotel dan aktivitas usaha lain mengikuti langkah pengelola hotel termewah di Manokwari ini. (air/geo/m’bun)
Baca Selengkapnya Bung..

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Manokwari– Bupati Fak-Fak, Wahidin Puarada memberhentikan 7 (tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintahannya karena tercatat sebagai calon anggota legislatif pada pemilu legislatif lalu. Empat PNS yang diberhentikan bekerja sebagai guru dan sisanya adalah staf Pemda Fak – fak.

Hal ini diungkap Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Drs. N. D. Mandacan, Jumat (29/5).
Dua PNS diberhentikan 12 September lalu, dan sisanya pada tanggal 30 September. Mereka diberhentikan secara terhormat karena sebelumnya telah mengurus surat pengunduran diri. Langkah pemerintahan Puarada , nilai Nataniel, tepat dan telah sesuai aturan.
“Semua PNS yang mendaftar sebagai caleg harus mengurus surat pengunduran diri,” katanya.
Tujuh PNS tersebut, jamin Nataniel, akan menerima hak-haknya karena mengundurkan diri sesuai prosedur. “Tindakan tegas dari Pemda Fak-Fak seharusnya diikuti daerah lainnya terlepas dari apakah PNS itu lolos atau tidak ke lembaga legislatif,” jelasnya. (air/m’bun)
Baca Selengkapnya Bung..

• 
• 
• 
• 
• 
•